Pemerintah mengambil langkah pembatasan sementara akses tertentu di media sosial.
Langkah itu dilakukan untuk mencegah provokasi dan penyebaran berita bohong kepada masyarakat.
Kerajaan melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyatakan telah membatalkan akses kepada media sosial untuk pengguna internet di Indonesia.
Ini dinyatakan oleh Wiranto pada sidang akhbar di pejabat Kemenkopolhukam di Jakarta petang ini, Rabu (5/22/2019).
Menurut Wiranto, tujuan pembatasan tersebut adalah menyekat penyebaran berita palsu atau hoaks di kalangan rakyat Indonesia.
“Kami melakukan sekatan ke atas akses kepada media sosial. Ciri-ciri tertentu tidak diaktifkan untuk melindungi perkara negatif yang terus disebarkan oleh masyarakat, “kata Wiranto.
“Terdapat senario untuk mewujudkan kekacauan, menyerang pasukan keselamatan, dan mewujudkan penentangan kepada kerajaan yang sah,” kata Wiranto.
Berikutan demonstrasi di hadapan pejabat Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) yang mulai tegang malam tadi, memang ada berbagai pembohingan yang tersebar kepada masyarakat melalui media sosial dan aplikasi pemesejan segera.
Misalnya, ada hoaks yang menyebutkan bahwa polisi melakukan penembakan ke arah demonstran. Padahal, menurut Kepala Biro Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo, aparat kepolisian tidak dibekali peluru hidup untuk menyurai demonstrasi.
Liputan berita palsu bukan hanya di Jakarta, tetapi juga mensasarkan wilayah lain. – SERAMBINEWS.COM
